Dahlan: BBM Tidak Naik Sekarang, Agustus Habis, Pilih Mana?

Nama : Rabbi Anta Ridha
NPM  : 29210522
Kelas : 2EB18
Tugas Khusus 5


Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta masyarakat memilih, kalau pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi alias premium sekarang, Agustus 2012 akan habis alias kosong di SPBU, masyarakat pilih mana?


"Pemerintah harus segera naikkan harga BBM sekarang ini, dan negara harus terus maju, tidak boleh mundur, harga BBM harus naik," kata Dahlan kepada detikFinance, Rabu (28/3/2012).


Hal ini menurut, mantan Dirut PT PLN (Persero) ini, dikarenakan, jika tidak mulai sekarang dinaikan, Agustus 2012 BBM bersubsidi habis.


"Lebih sulit mana, lebih susah mana, silahkan masyarakat memilihnya. Kalau bulan Agustus nanti BBM habis lebih susahkan?" tanyanya.


Memang, menurutnya, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi menuai banyak kontroversi. Demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah hingga pusat ibu kota merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.


Dahlan meminta perwakilan pemerintah jangan menanggapi penolakan kenaikan BBM dengan emosional. "Nggak bisa ditanggapi secara emosi-emosi begitu," tambahnya.


Tentunya Dahlan tak asal ngomong. Menurut Menteri Keuangan Agus Martawardojo dalam rapat dengan Badan Anggaran, kuota BBM yang ditetapkan 40 juta KL dalam APBN 2012 bakal jebol, bahkan bisa melonjak hingga 47 juta KL.


"Karena disparitas harga BBM subsidi (premium cs) dengan BBM non subsidi (pertamax cs) terlampau jauh. Jika ini terus dibiarkan, akan makin banyak masyarakat yang sudah biasa pakai pertamax cs bakal lari ke premium. Ini akan menyebabkan kuota BBM jebol dan negara makin berat menanggung subsidi BBM," jelas Agus waktu itu.


Bahkan menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, harga premium cs Rp 4.500 per liter berbanding jauh dengan harga pertamax cs yang diatas Rp 9.000 per liter.


"Saat ini saja untuk harga keekonomian Premium (tanpa subsidi) Rp 9.018 per liter. Artinya negara mensubsidi tiap liter premium lebih dari Rp 4.500 per liternya," terang Agus.


Bahkan, seperti diketahui, kuota BBM pada tahun 2011 saja jebol sekitar 2 juta KL. Dengan jebolnya kuota tersebut bisa jadi Pertamina akan menyetop penyaluran premium dan solar pada tahun lalu.


Namun pemerintah berinisiatif, Pertamina tetap menyalurkan BBM bersubsidi, namun baru akan dibayar pemerintah terhadap kelebihan kuota setelah ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 2012.


Penyelesaian : Menaikkan harga BBM bersubsidi menurut saya adalah langkah yang kurang tepat jika alasannya adalah karena disparitas harga BBM subsidi (premium cs) dengan BBM non subsidi (pertamax cs) terlampau jauh.Jika ini terus dibiarkan,akan makin banyak masyarakat yang sudah biasa pakai pertamax cs bakal lari ke premium.Ini akan menyebabkan kuota BBM jebol dan negara makin berat menanggung subsidi BBM.Jika hal tsb yang menjadi alasannya maka seharusnya pemerintah membuat kebijakan baru yg tegas misalnya dengan memerintahkan PT.Pertamina tidak melayani orang orang dengan kemampuan ekonomi yg kuat yang ingin membeli BBM bersubsidi.Karena pada dasarnya BBM bersubsidi ditujukan untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah

Komaruddin : Mobil Esemka Menampar Muka Kita

Nama : Rabbi Anta Ridha
NPM  : 29210522
Kelas : 2EB18
Tugas Khusus 4

Berbagai tanggapan muncul, menanggapi gebrakan yang dilakukan Wali Kota Solo Joko Widodo saat menggunakan mobil dinas hasil rakitan siswa sekolah menengah kejuruan.

Namun bagi Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat, apa yang dilakukan Jokowi (panggilan akrab Joko Widodo) dan siswa SMK sebenarnya merupakan tamparan keras bagi negeri ini, termasuk lembaga riset dan universitas yang belum mampu mendorong kemandirian industri otomotif dalam negeri..

"Produk mobil esemka sebenarnya mentertawakan kita. Selama ini, ke mana lembaga riset yang dibiayai triliunan rupiah. SMK yang modal kecil saja, bisa merakit mobil seperti itu. Kenapa Malaysia, Jepang, Korea, yang penduduknya lebih kecil dari kita bisa buat mobil sendiri. Kita banyak orang pintar, kenapa tidak bisa membuat mobil sendiri," kata Komaruddin kepada Kompas, Rabu (4/1/2012 ), menanggapi pro dan kontra mobil esemka yang diluncurkan Wali Kota Solo sebagai mobil dinas.  

Saat mobil esemka diluncurkan, Jokowi berharap karya anak-anak SMK itu membangkitkan kemandirian dalam negeri dalam industri otomotif. Langkah tersebut seharusnya didukung para pengambil kebijakan.  

Menurut Komaruddin, selama ini industri dalam negeri tidak bangkit-bangkit, karena berbagai hambatan terutama di level pengambil kebijakan. Ada orang-orang yang selama ini menikmati keuntungan, terganggu kalau industri dalam negeri bangkit. "Kalau Indonesia maju sepertinya ada yang tidakhappy," paparnya.  

Seperti diberitakan mulai Selasa (3/1/2012) Wali Kota Solo Joko Widodo memutuskan mengganti mobil dinas lamanya, Toyota Camry, dengan mobil sport utility vehicle (SUV) yang dibuat dan dirakit para siswa SMK di Solo. 

Mobil dinas wali kota sebelumnya adalah Toyota Camry yang sudah berusia 11 tahun, dan merupakan warisan dari wali kota sebelumnya

Selain untuk wali kota, mobil rakitan siswa SMK yang bermerek Kiat Esemka tersebut juga digunakan Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Mobil yang digunakan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo itu, memiliki kandungan lokal 80 persen, dibuat dan dirakit oleh siswa-siswa SMKN 2 Solo, SMKN 5 Solo, dan SMK Warga Solo yang didampingi oleh Kiat Motor, Klaten

Penyelesaian : Sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hasil anak negeri sendiri seperti meberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kreatifitas mereka,sehingga suatu saat Indonesia dapat menjadi negara pengekspor mobil dan perekonomian Indonesia dapat diperbaiki

Susahnya Memberantas Kemiskinan di Indonesia

Nama : Rabbi Anta Ridha
NPM  : 29210522
Kelas : 2EB18
Tugas Khusus 3

Nuansa kegusaran terasa benar di ruang seminar ”Korupsi yang Memiskinkan” yang diselenggarakan harian ”Kompas”, akhir Februari lalu. Banyak yang tak habis pikir, bagaimana bisa, setelah 65 tahun merdeka dan beberapa dekade membangun, republik ini tak kunjung juga terbebas dari problem kemiskinan struktural yang kronis.

Padahal, kita dianugerahi sumber daya alam melimpah. Kue pembangunan dalam bentuk produk domestik bruto (PDB) juga sudah menggelembung, kini masuk 20 terbesar dunia. Demikian pula volume APBN dan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, dari waktu ke waktu terus meningkat. Volume utang untuk pembiayaan pembangunan juga meningkat tajam. Tetapi, jumlah orang miskin sulit sekali turun.

Sebelum krisis, volume APBN kita di bawah Rp 100 triliun dan PDB Rp 877 triliun. Saat itu kasus kemiskinan 22 juta orang. Kini APBN Rp 1.200 triliun dan PDB mendekati Rp 7.000 triliun, tetapi kasus kemiskinan justru meningkat menjadi 31 juta lebih orang.

Angka kemiskinan 2010 menurut BPS adalah 31,2 juta jiwa atau 13,33 persen. Namun, angka ini hanya menghitung mereka yang masuk kategori miskin absolut diukur dari pendapatan, itu pun pada standar yang paling minim. Angka ini belum mengungkap wajah kemiskinan Indonesia yang sebenarnya, dari berbagai dimensi. Angka tersebut juga belum memasukkan mereka yang tergolong tidak miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan, yang angkanya bahkan jauh lebih besar dari yang miskin absolut.

Jika menggunakan standar garis kemiskinan yang berlaku internasional, yakni pendapatan 2 dollar AS per hari, jumlah penduduk miskin masih 42 persen atau hampir 100 juta lebih. Ini hampir sama dengan total penduduk Malaysia dan Vietnam digabungkan. Artinya, Indonesia adalah rumah sebagian besar penduduk miskin Asia Tenggara.

Kemiskinan bisa kita lihat sehari-hari di depan mata kita dalam bentuk kian luasnya daerah miskin dalam peta kemiskinan, masih banyaknya daerah tertinggal, memburuknya angka kematian ibu dan bayi, masih tingginya kasus kurang gizi dan busung lapar, tingginya angka anak putus sekolah, masih sangat besarnya jumlah mereka yang dianggap layak menerima raskin dan Jamkesmas yang 70 juta lebih orang.

Selain itu, juga dari tingginya proporsi pekerja informal yang sekitar 70 persen dari total pekerja, tingginya proporsi penduduk tanpa akses ke hak-hak dasar, dominannya angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah, tingginya angka bunuh diri dan kriminalitas berlatar kesulitan ekonomi, meluasnya permukiman kumuh perkotaan, dan masih banyak lagi

Penyelesaian : Saran saya agar pemerintah dan seluruh masyarakat di Indonesia ikut turun tangan untuk mengatasi kemiskinan disekitar kita dan mau bekerjasama untuk ikut berperan serta dalam meminimalkan jumlah kemiskinan agar negara kita bisa bangkit dari keterpurukan baik dari krisis ekonomi maupun kemiskinan yang semakin meningkat tiap tahunnya.Selain itu pemerintah juga harus lebih berkonsentrasi kepada aspek riil mengenai kemiskinan dan peningkatan mutu pendidikan,bukan hanya berfokus pada masalah politik dan perebutan kekuasaan demi kepentingan sebagian golongan.Agar negara kita bisa berkembang dan maju serta mensejajarkan dengan negara maju yang sejahtera

Ada Bukti Kuat,Anas Bakal Jadi Tersangka

Nama : Rabbi Anta Ridha
NPM  : 29210522
Kelas : 2EB18
Tugas Khusus 2



Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busryo Muqodas mengatakan, tidak ada beban sama sekali bagi KPK menjadikan Ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka.  Saat ini memang belum ada dua alat bukti yang kuat untuk menjerat Anas. 

"Hambalang itu, sampai sekarang terus digali. Siapapun yang nanti dipanggil sebagai saksi tidak ada beban apapun juga. Saya katakan begini ada dasarnya. Kami dulu, tetapkan 25 anggota DPR sebagai tersangka. Kalkulasi politiknya berat. Reaksi politinya besar. Terutama Komisi III. Tapi sudah kami kalkulasikan. Kami siap resiko," ujar Busryo di Jakarta, Selasa (27/3). 

Busryo menjelaskan, untuk kasus Hambalang, tidak akan pernah berhenti. Bahkan, jika ada dua alat bukti yang cukup, Anas pun akan diangkut. 

"Nanti Anas dan lain-lain berdasarkan bukti-bukti, ada dua alat bukti yang saling berkaitan, saling memperkuat ya angkut. 25 orang anggota DPR saja kita angkut. Ini satu orang, apa beratnya. Jadi tidak ada satu yang berbahaya bagi KPK," tegasnya. 

Bahkan, menurutnya, KPK bunuh diri jiga tidak tersangkakan seseorang padahal sudah ada dua alat bukti yang cukup. "Kalau ada buktinya tersangkakan seseorang misalnya Anas, tapi tidak lakukan itu membahayakan KPK kalau Anas tersangka dan ada alat bukti kami abaikan," ujarnya. 


Penyelesaian : Memang sudah seharusnya KPK bertindak tegas dan tidak pandang bulu menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi.Jika bukti sudah kuat maka KPK tidak perlu mengulur waktu lagi untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Buruh dan Pelajar Harusnya Dapat Subsidi Tarif Angkutan

Nama : Rabbi Anta Ridha
NPM  : 29210522
Kelas : 2EB18
Tugas Khusus 1

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno, berpendapat buruh, pelajar dan mahasiswa semestinya mendapat subsidi tarif angkutan umum ketika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jadi dinaikkan pada 1 April mendatang.
"Buruh, pelajar dan mahasiswa mestinya dapat subsidi tarif angkutan umum sehingga bayar transportasi umum dengan kisaran Rp 2.000-Rp 2.500," ujar Djoko kepada Kompas.com, Jumat (30/3/2012).
Djoko mengatakan, besaran tarif Rp 2.000-Rp 2.500, sesuai dengan gaji buruh yang kurang dari Rp 1 juta, di mana 10 persennya digunakan untuk biaya transportasi. Menurut dia, persentase tersebut masih sesuai dengan standar Bank Dunia. "Sementara pelajar dan mahasiswa dengan tarif segitu agar selain mengurangi pengeluaran rumah tangga akibat harga BBM naik, juga agar banyak yang mau menggunakan angkutan umum," tambah dia.
Djoko menilai, naiknya harga BBM bisa mendorong pelajar dan mahasiswa untuk lebih menggunakan moda transportasi sepeda motor. Jika seperti itu, kecelakaan bisa semakin meningkat. Ia mengemukakan, selama ini, korban kecelakaan sepeda motor umumnya masyarakat yang berusia produktif yakni 15-30 tahun.
Oleh sebab itu, kata Djoko, tarif angkutan umum yang murah secara tidak langsung bisa menurunkan tingkat kecelakaan sepeda motor tersebut. "Sekitar 70 persen kecelakaan lalu lintas korbannya adalah usia produktif pengguna sepeda motor di pagi hari," pungkas dia

Penyelesaian : Saya sangat sependapat dengan bapak Djoko Setijowarno,bahwasanya kunci dari segala permasalahan yang terjadi di negri kita ini secara tidak langsung adalah BBM,jika harga BBM stabil dan sesuai dengan daya beli masyarakat maka semua permasalahan tersebut diatas tidak akan terjadi.Karena dengan harga BBM yang murah maka akan banyak pelajar yg menggunakan angkutan umum,pelajar juga lebih merasa nyaman karena tidak terlalu capek mengendarai sendiri dan juga akan mengurangi kemacetan.

Hambatan Hambatan Perdagangan Internasional

Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas.
Setiap negara selalu menginginkan perdagangan yang dilakukan antarnegara dapat berjalan dengan lancar. Namun, terkadang kegiatan perdagangan antarnegara juga mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan inilah yang dapat merugikan negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. 
Berikut ini beberapa hambatan yang sering muncul dalam perdagangan internasional.

A. Perbedaan Mata Uang Antarnegara
Pada umumnya mata uang setiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdagangan antarnegara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor, biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara
pengekspor. Pembayarannya tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran
bagi negara pengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional.

 

B. Kualitas Sumber Daya yang Rendah
Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional. Mengapa? Karena jika sumber daya manusia rendah,
maka kualitas dari hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah, akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional.

 

C. Pembayaran Antarnegara Sulit dan Risikonya Besar
Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila
membayarnya dilakukan secara langsung akan mengalami kesulitan. Selain itu, juga mempunyai risiko yang besar. Oleh karena itu negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, akan tetapi melalui kliring internasional atau telegraphic transfer atau
menggunakan L/C.

 

D. Adanya Kebijaksanaan Impor dari Suatu Negara
Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Hal itu akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk melakukan perdagangan.

 

E. Terjadinya Perang
Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antarnegara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara tersebut juga akan mengalami kelesuan. Sehingga hal ini dapatmenyebabkan perdagangan antarnegara akan terhambat.

F. Adanya Organisasi-Organisasi Ekonomi Regional
Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat organisasiorganisasi ekonomi. Tujuan organisasi-organisasi tersebut untuk memajukan perekonomian negara-negara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negaranegara
anggota. Sebuah organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Akibatnya apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan

Adapun bentuk hambatan perdangan yg muncul akibat adanya kebijakan ekspor-impor ,yaitu :

1.Tarif atau bea cukai

Tarif adalah pembebanan pajak (custom duties) terhadap barang-barang  yang melewati batas kenegaraan.

 

2.Kuota Impor

Kuota membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor. Tujuannya adalah untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga produknya.

 

3.Subsidi 

Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain.

4.Exchange Control
Biasanya, negara – negara yang menggunakan kontrol devisa adalah mereka yang ekonomi lemah. Kontrol ini memungkinkan negara – negara yang ekonominya lebih stabil membatasi jumlah volatilitas nilai tukar mata uang yang masuk / keluar.

5.State Trading Operasion 
State Trading Operasion adalah pemerintah dalam perdagangan melakukan kegiatan ekspor.

6. Peraturan anti-dumping
Politik Dumping adalah menjual suatu barang yang nilainya lebih tinggi dari harga beli, baik dijual di luar negeri maupun dalam negeri tetap mendapat untung

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

A.Pengertian APBN

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yaitu suatu daftar atau rencana membuat secara rinci tentang sumber penerimaan negara dan pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu biasanya 1 tahun.APBN dapat berupa laporan keuangan yang di periksa oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Penyusunan Rancangan APBN, berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.)

B.Tujuan APBN & Fungsinya

Tujuan APBN adalah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran yang deficit

Fungsi dari APBN

·        Fungsi Otoritas : anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan yag dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

·        Fungsi Perencanaan : anggaran dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut­ karena jika suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembeanjaan tersebut.

·        Fungsi Pengawasan : anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara dalam menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu dibenarkan atau tidaknya.

·        Fungsi Alokasi : anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian.

·        Fungsi Distribusi : anggaran yang di dapat dari rakyat harus digunakan untuk masyarakat sebagai rasa keadilan dan kepatutan, seperti subsidi dan listrik.

·        Fungsi Stabilisasi : kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total.

C.Prinsip Penyusunan APBN

1.       Berdasarkan aspek pendapatan

·         Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.

·         Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.

·         Penuntutan ganti rigi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

2.       Berdasarkan aspek pengeluaran

·         Hemat, efisien dan sesuai dengan kebutuhan.

·         Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

·         Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

D.Sumber-sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara

* Sumber-sumber Pendapatan Negara :

1. Penerimaan dalam negeri
    a. Penerimaan Perpajakan
        1. Pajak dalam negeri (PPh,PPN,PBB,Cukai,dan yang lainnya )
        2. Pajak perdagangan internasional ( bea masuk, pajak import )
    b. Penerimaan Bukan Pajak
        1. Penerimaan Sumber Daya Alam
        2. Penerimaan laba BUMN
        3. Penerimaan Negara bukan pajak lainnya
2. Hibah

E.Jenis Pembelanjaan Pemerintah Pusat

Belanja Negara :

1. Belanja Pemerintah Pusat

    1. Belanja pegawai
    2. Belanja barang
    3. Belanja modal
    4. Pembayaran bunga utang ( dalam negeri & luar negeri )
    5. Subsidi ( BBM & non BBM )
    6. Belanja Hibah
    7. Bantuan sosial
    8. Belanja lainnya

2. Belanja Daerah

    1. Dana Perimbangan :
        a. Dana bagi hasil,
        b. Dana alokasi umum ( DAU )
        c. Dana alokasi khusus ( DAK )
    2. Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian